Walikota Tebing Tinggi Minta Pengusaha Patuhi UMK dan Hak Pekerja

Kamis, Desember 19th 2019. | Ragam |

Tebingtinggi I Tebingnews.com – Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada seluruh pengusaha untuk memahami dan mematuhi upah minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan Gubsu serta memenuhi hak-hak pekerja yakni perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Hal itu disampaikan walikota saat kegiatan Press Release yang digelar Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tebing Tinggi Iboy Hutapea bersama Dewan Pengupahan Kota, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pengurus serikat buruh pekerja, Rabu (18/12/2019), di Aula Kantor Disnaker Jalan Gunung Lauser Tebing Tinggi.

Bila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.499.423,06 maka UMK Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 2.537.875,72 berada diatas UMP Sumatera Utara dan ketentuan tersebut berlaku di kota Tebing Tinggi mulai berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkannya. Bagi perusahaan yang masih di bawah UMK diharapkan menyesuaikan dengan UMK Tebing Tinggi, namun demikian jika belum mampu karena kondisi perusahaan diharapkan untuk dilakukan musyawarah tripartite sebaik-baiknya, tegas walikota.

Umar Zunaidi juga berharap kepada karyawan atau pekerja agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak, kalau ada persoalan kerja sebaiknya dimusyawarahkan bersama untuk dicarikan solusinya. Perusahaan juga harus memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya, misalnya dalam hal perlindungan dan jaminan social tenaga kerja, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, harus menjadi perioritas dari setiap perusahaan untuk melakukan perlindungan keselamatan kerja bagi karyawannya, kata Umar.

Sementara itu Kadis Tenaga Kerja Iboy Hutapea menambahkan, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubsu yang mulai berlaku 1 Januari 2020 ini, maka penetapan UMK tahun 2019 berdasarkan SK Nomor : 188.44/1458/KPTS/2018 tentang penetapan UMK tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelasnya,-(rika)

Print Friendly, PDF & Email

Related For Walikota Tebing Tinggi Minta Pengusaha Patuhi UMK dan Hak Pekerja