Walikota Minta Pengusaha Patuhi UMK dan Hak Pekerja

Selasa, Januari 1st 2019. | Ekonomi |

Tebingtinggi I Tebingnews.com – Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada seluruh pengusaha yang ada di kota itu untuk memahami dan mematuhi upah minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan Gubsu sebesar Rp Rp 2.338.840,41 serta memenuhi hak-hak pekerja yakni perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Walikota Tebing Tinggi saat kegiatan Press Release yang digelar Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tebingtinggi Iboy Hutapea dihadapan sejumlah wartawan, Senin (31/12), di Aula Kantor Disnaker Jalan Gunung Lauser Tebingtinggi.

Menurut Umar Zunaidi, Pemko Tebingtinggi sangat peduli terhadap pekerja dan salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja yang harus memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja (BPJS Tenaga kerja). “Di tahun 2019 nanti, terhadap pengusaha kontruksi tidak akan ditanda tangani kontrak kerja kalau pekerjanya belum dijamin perlindungan ketenaga kerjaannya,” tegasnya.

Selain itu, lajut Umar Zunaidi, Pemko Tebingtinggi juga akan menyediakan perumahan bagi pekerja yang belum mempunyai rumah untuk tinggal di Rusunawa, dengan ketentuan pekerja tersebut mempunyai KTP kota Tebingtinggi. “Karena itu kami berharap agar para pengusaha bisa memberikan data yang akurat untuk mempermudah sistem pelaksanaannya,” terangnya.

Sedangkan untuk tenaga kerja kontrak di Pemko Tebingtinggi, Walikota menyampaikan bahwa tentang upah ini tergantung dari keuangan daerah yang belum mampu untuk menyesuaikannya (dengan UMK).

“Dan yang perlu diingat bahwa UMK ini berlaku untuk 8 jam kerja selama satu hari dengan masa kerja 1 tahun. Walaupun demikian kita nanti akan merembukkan dengan unsur yang ada di Pemko Tebing Tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebing Tinggi tahun 2019 melalui Surat Keputusan Gubsu Nomor : 188.44/1458/KPTS/2018, tentang penetapan Upah Minimum Kota Tebingtinggi sebesar Rp 2.338.840,41 dan berlaku mulai 1 Januari 2019.

“Penetapan UMK tahun ini naik sebesar Rp 173.849,41 atau 8,03 % dari tahun sebelumnya. Dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubsu tersebut, maka penetapan UMK tahun 2017 lalu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelas Kadis Tenaga Kerja Ir Iboy Hutapea.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tebingtinggi Ir H Syafriudi Satrio mengatakan, bahwa masalah UMK ini merupakan hal yang sudah di tetapkan pemerintah setiap tahunnya dan telah dikaji secara matang antara pengusaha, pekerja dan pemerintah dan anggkanya sudah mendekati realita.

“Saat ini kita tahu bahwa industri ataupun perekonomian lagi sulit dan tidak semua pengusaha dapat memenuhi UMK tersebut, bahkan seperti tenaga honor, pembantu rumah tangga, penjaga pertokoan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut Ketua Apindo, bagi industri wajib untuk mematuhi UMK sedang home industri yang tidak mampu wajib mengajukan surat keberatan kepada pemerintah. “Apabila (pengusaha) tidak mengajukan (surat keberatan) maka wajib pula untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Apindo berkomitmen untuk mematuhi UMK ini dan apabila ada anggota yang industri tidak memberlakukannya, kita akan menegurnya,” tegas Syafriudi,-(rika)

Print Friendly, PDF & Email

Related For Walikota Minta Pengusaha Patuhi UMK dan Hak Pekerja